Mengkritisi Pendidikan Tinggi: Peluang dan Tantangan dalam Transformasi Kebijakan

Pendidikan tinggi di Indonesia sedang berada di persimpangan penting yang menentukan masa depan generasi muda. Wawancara dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Satrio Sumantri Brojo Nugoro, mengungkapkan berbagai tantangan dan peluang dalam mengelola kebijakan pasca pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dengan pendekatan kritis transformatif, mari kita telaah lebih dalam isu-isu yang mencuat.

---

Mengapa Dosen Perlu Perlakuan Khusus?

Dalam sistem pendidikan tinggi, dosen memainkan peran strategis yang lebih dari sekadar mengajar. Prof. Satrio dengan tepat menyoroti perlunya perlakuan khusus bagi dosen dibandingkan pegawai biasa. Dosen bukan hanya pelaksana, melainkan inovator dan fasilitator utama transformasi pembelajaran. Namun, sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar mendukung mereka?

Saat ini, tantangan dosen tidak hanya datang dari keterbatasan fasilitas, tetapi juga dari kurangnya penghargaan terhadap kerja mereka, termasuk dalam hal tunjangan kinerja. Kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dosen dapat memperlebar kesenjangan antara visi pendidikan tinggi inklusif dan realitas di lapangan. Untuk menjadikan dosen sebagai agen perubahan, mereka membutuhkan dukungan konkret—bukan sekadar janji, tetapi aksi yang berkesinambungan.

---

Efektivitas Pemecahan Kementerian: Kemajuan atau Beban Baru?

Pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian diharapkan memberikan keleluasaan operasional. Namun, apakah ini langkah strategis atau justru respons administratif terhadap tantangan yang lebih besar?

Prof. Satrio menyebutkan bahwa pemisahan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan, tetapi juga menciptakan fragmentasi anggaran. Dengan Rp33 triliun yang dialokasikan untuk kementeriannya, tanggung jawab besar tetap ada, terutama mendanai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sementara itu, kementerian lain, seperti Kemendik Dasmen, mengandalkan anggaran daerah untuk operasional pendidikan dasar dan menengah. Pemecahan ini tampak menciptakan ketimpangan anggaran pusat, yang dapat menjadi hambatan dalam penyelarasan kebijakan antara pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Transformasi pendidikan tinggi membutuhkan integrasi lintas kementerian. Pemisahan ini hanya akan efektif jika disertai dengan kerjasama sinergis yang mendukung kebijakan holistik dan mencegah silo birokrasi.

---

Tunjangan Kinerja Dosen: Janji yang Tertunda

Salah satu isu paling mendesak yang diangkat dalam wawancara adalah pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen yang belum terpenuhi. Program ini sebenarnya telah dirancang sejak Maret 2024, namun terhenti akibat masalah keuangan negara. Prof. Satrio menyebut kebutuhan tambahan Rp2 triliun untuk menyelesaikan pembayaran hingga akhir tahun.

Dari perspektif kritis, situasi ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Mengapa janji-janji penting seperti tukin dosen tidak disertai dengan perencanaan yang matang? Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan dosen tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jika kita serius ingin memajukan pendidikan tinggi, pembayaran tukin bukan sekadar kewajiban administratif tetapi investasi jangka panjang dalam kualitas SDM.

---

Pendidikan Tinggi yang Inklusif: Utopia atau Realitas?

Prof. Satrio menekankan pentingnya pendidikan tinggi yang inklusif dengan prinsip "No one left behind." Namun, inklusivitas tidak hanya berarti aksesibilitas, tetapi juga kualitas dan relevansi. Dengan metodologi pembelajaran yang masih kaku, banyak lulusan yang tidak siap menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis.

Transformasi metodologi pendidikan menjadi agenda mendesak. Namun, transformasi ini membutuhkan pendekatan yang kritis terhadap kurikulum, pelatihan dosen, dan penggunaan teknologi. Selama ini, banyak kebijakan transformasi pendidikan hanya bersifat kosmetik—berfokus pada teknologi tanpa mempertimbangkan adaptasi pedagogi yang menyeluruh.

---

Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan

Pendidikan tinggi Indonesia berada di ambang perubahan besar. Pemisahan kementerian adalah langkah yang membuka peluang baru, tetapi tanpa manajemen yang terintegrasi, langkah ini dapat menjadi bumerang. Isu anggaran, tunjangan dosen, dan transformasi pembelajaran adalah gambaran dari kebutuhan untuk membangun kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan pendekatan kritis transformatif, kita harus mendorong kebijakan yang tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga mengutamakan dampak nyata bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Pemangku kepentingan pendidikan harus bergerak bersama menuju visi yang lebih besar: menciptakan sistem pendidikan tinggi yang relevan, inklusif, dan siap menjawab tantangan masa depan.

---

Kesimpulan: Jalan Panjang Transformasi

Pendidikan tinggi di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar janji. Dalam konteks kebijakan saat ini, diperlukan keberanian untuk bertransformasi secara nyata—tidak hanya pada struktur kelembagaan, tetapi juga dalam paradigma pendidikan. Dengan kebijakan yang terarah dan dukungan penuh terhadap pelaku pendidikan, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya inklusif, tetapi juga transformatif dan berdaya saing global.

Ringkasan

Pengakuan terhadap Peran Dosen dalam Perguruan Tinggi

(0:00 - 1:01)
Speaker 1 menekankan bahwa dosen perlu diperlakukan berbeda dibanding pegawai biasa, meskipun status mereka sebagai PNS atau ASN tetap sama. Dalam konteks perguruan tinggi, peran dosen dianggap unik dan membutuhkan perhatian khusus. Meskipun perguruan tinggi negeri memiliki sumber daya yang relatif lebih baik dibandingkan swasta, masih ada tantangan dalam memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Speaker 1 juga menyoroti pentingnya transformasi metode pembelajaran untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti.

Pemisahan Kemendikbudristek Menjadi Tiga Kementerian

(1:06 - 2:04)
Speaker 2 membuka diskusi dengan mencatat bahwa perubahan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian terpisah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan industri. Profesor Satrio Sumantri Brojo Nugoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang baru menjabat selama dua bulan, menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini memberikan kementerian lebih banyak kebebasan dalam bergerak meskipun anggaran menjadi terpisah.

Struktur Anggaran Tiga Kementerian Baru

(2:06 - 3:37)
Profesor Satrio menjelaskan rincian anggaran ketiga kementerian. Sebelum pemisahan, anggaran gabungan mencapai Rp93 triliun. Setelah pemisahan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerima Rp57 triliun, sedangkan Kemendik Dasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) memperoleh Rp33 triliun, dan Kementerian Budaya mendapatkan Rp2 triliun. Besarnya anggaran kementerian pendidikan tinggi disebabkan oleh tanggung jawab langsung mereka terhadap pendanaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebaliknya, Kemendik Dasmen lebih mengandalkan anggaran daerah untuk operasional sekolah dasar hingga menengah.

Permintaan Tambahan Anggaran untuk Komitmen yang Tertunda

(3:37 - 4:36)
Profesor Satrio mengungkapkan bahwa kementeriannya meminta tambahan anggaran untuk memenuhi beberapa janji yang belum terealisasi dari kementerian sebelumnya. Salah satu contoh adalah pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen yang telah direncanakan sejak Maret 2024 tetapi tertunda akibat kendala anggaran. Anggaran tambahan ini dianggap penting untuk menjaga komitmen pemerintah terhadap para dosen.

Kebutuhan Anggaran Tambahan untuk Tukin Dosen

(4:36 - 4:51)
Untuk memenuhi pembayaran tukin dosen yang tertunda hingga Desember, kementerian membutuhkan tambahan sekitar Rp2 triliun. Profesor Satrio menegaskan bahwa janji ini harus segera direalisasikan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mendukung para dosen dalam menjalankan tugasnya di perguruan tinggi.